Harapan Poros Maritim

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas lautan 5,8 juta km (75 % dari total luas wilayah Indonesia). Potensi pesisir, pulau-pulau, dan lautan sangat besar, yang terdiri dari sumber daya hayati dan non-hayati. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) laut tersebut sangat berlimpah, sehingga tidak heran jika negara ini dikenal sebagai Negara Maritim.

Apalagi Indonesia memiliki pulau-pulau kecil berada pada posisi terluar sebanyak 92 pulau, sedangkan 67 pulau diantaranya yang  berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagai pulau-pulau kecil perbatasan, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Australia, India, Timor Leste, Filipina dan Papua Nugini.

 Oleh karena itu, keberadaan Indonesia sebagai Negara Maritime harus didukung oleh semua pihak. Apalagi program Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla yang baru saja dilantik termasuk para menteri untuk memperkuat pekerjaan tersebut. Bahkan Kabinet Kerja yang sengaja diambil sebagai satu nama dan menambah lembaga baru yaitu adanya Kementerian Maritim untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan.

Keinginan Joko Widodo – JK ini untuk memperkuat sektor kemaritiman merupakan harapan baru bagi bangsa ini. Bahkan Menteri Luar Negeri ingin memperkuat poros maritim sehingga Negara ini dapat “disegani” oleh dunia. Bukan hanya itu tapi juga menteri Kelautan dan Perikanan juga akan mendata kapal-kapal nelayan yang beroperasi di perairan Indonesia, sehingga kedepan kapal-kapal asing dapat terdeteksi karena selama ini marak pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing. Bahkan kerugian Negara akibat pencurian ini diperkirakan Rp 100 triliun lebih setiap tahunnya, sehingga ini sangat penting untuk dilakukan pembenahan disana-sini.

Pasalnya, sumber daya hayati, khususnya perikanan, merupakan salah satu sumber daya penting, baik untuk produksi pangan, bahan baku industri, obat-obatan, dan lain-lain. Sumber daya perikanan merupakan sektor ekonomi di mana masyarakat pesisir bergantung.  Karenanya, potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pemasukan devisa negara.

Olehnya itu, tidak salah jika pemerintahan baru ini melalui Kabinet Kerja Jokowi-JK berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada, karena sebagai negara kepulauan berarti kekuatan ekonomi berada pada wilayah pesisir dan laut, sehingga itu wajib untuk diperhatikan atau diberi perhatian khusus. Sebab masa depan ekonomi maritim cukup menjanjikan bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, disamping melakukan penguatan personil termasuk sarana dan prasarana yang memang bertugas dibidangnya untuk menjaga wilayah laut.

Sayangnya, nelayan yang merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) utama dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pun hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Dengan jumlah nelayan yang diperkirakan 3,5 juta orang, mereka sering disebut sebagai masyarakat termiskin di antara masyarakat miskin (the poorest of the poor). Nelayan hidup di desa-desa pesisir dan pulau-pulau yang minim sarana dan fasilitas publik, sementara mereka harus bekerja keras untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat kota.

Pasalnya, sebagai bangsa bahari tentunya kita malu jika menyia-nyiakan sumber daya alam yang ada tanpa bisa berbuat sesuatu. Padahal potensi itu cukup menjanjikan dan memperbaiki perekonomian di negeri ini. Tidak salah jika kita perlu kembali untuk membangkitkan, menggugah, dan membangun semangat bangsa Indonesia untuk mengenali dan memahamai bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang bercirikan nusantara. Disamping itu, juga mengembangkan pemahaman wawasan kelautan (kebaharian) bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan negara kelautan yang kuat, maju, mandiri dan jaya.

            Olehnya itu, poros maritim ini bukan hanya pada segi pengelolaan semata akan tetapi mulai dari pengamanan aparat yang bertugas dalam penjagaan di wilayah perairan Indonesia.  Sebab pencurian ikan tergolong cukup besar setiap tahunnya. Jika hal itu dapat dilakukan tentunya pencurian ikan tidak akan terjadi lagi.

Adanya keinginan pemerintah ini untuk memperkuat sektor maritim maka ini harus menunjukkan keseriusan dalam memenuhi kebutuhan di lapangan. Sebab kurangnya kapal patroli dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkecimpung didalamnya merupakan salah satu kendala dalam mengamankan wilayah laut yang penuh dengan kekayaan alam.

Kalau hal itu terwujud maka kerugian Negara yang berjumlah seratus triliun lebih itu bisa dimanfaatkan dan bisa dipakai dalam membangun Negara ini. Memang diakui bahwa untuk melengkapi peralatan pengamanan laut maka kapal-kapal patroli harus disiapkaan meski harus mengeluarkan modal untuk membelinya, tapi itu hanya sekali mengeluarkan anggaran tapi hasilnya bisa membangun negara ini jauh lebih baik lagi.

Bisa dibayangkan kalau setiap tahunnya dicuri sumber daya laut kita ini lalu bangsa ini tidak bisa berbuat sesuatu, padahal korupsi jalan terus sehingga negara dirugikan belipat-lipat kali. Memang ada yang setuju jika melengkapi alat patroli di laut, tapi ada pula yang menentang karena memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Tapi menghasilkan uang yang banyak dari pada mengadakan sesuatu yang tidak menghasilkan ditambah lagi korupsi jalan terus sehingga Negara ini akan semakin hancur.

Dengan adanya program pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan maritim ini, maka harapan baru bagi bangsa Indoensia lima tahun ke depan. Sebab tanpa adanya keinginan orang nomor satu di negeri ini maka bangsa ini pun tetap seperti sekarang. Mudah-mudahan dengan Kabinet Kerja Jokowi-JK bisa memberikan angin segar bagi bangsa dan Negara yang jauh lebih baik. Semoga !